Tujuan dari pemerintahan Orde Baru
1. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia
3. Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Latar belakang lahirnya Orde Baru :
Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama
Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat
Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili
Pembentukankesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965
Kesatuan aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
1. Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
2. Pembersihan Kabinet Dwikora
3. Penurunan Harga-harga barang.
Panca Usaha Tani, (lima usaha tani)
1. Teknik pengolahan lahan pertanian
2. Pengaturan irigasi
3. Pemupukan
4. Pemberantasan hama
5. Penggunaan bibit unggul
2. Pengaturan irigasi
3. Pemupukan
4. Pemberantasan hama
5. Penggunaan bibit unggul
Dampak Negatif Revolusi Hijau antara lain :
1. Penurunan produksi protein, dikarenakan pengembangan serealia (sebagai sumber karbohidrat) tidak diimbangi pengembangan pangan sumber protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah.
2. Penurunan keanekaragaman hayati.
3. Penggunaan pupuk terus menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk.
4. Penggunaan peptisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten
>> UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
>> UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
>> UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
>> UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
>> UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.
Program kerja dari Kabinet Ampera tercermin dalam Catur Karya, atau empat program. Program-program tersebut adalah :
1. Memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia.
2. Menggelar Pemilihan Umum.
3. Melaksanakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
4. Perjuangan untuk menolak imperialism dan kolonialisme.
Pemerintahan Orde Baru segera menyusun rencana untuk mempercepat lancarnya kinerja Kabinet Ampera. Rencana tersebut adalah :
1. Mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik.
2. Kehidupan ekonomi segera distabilkan dan direhabilitasi.
3. Menyusun dan melaksanakan rancana pembangunan.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru mempunyai berbagai acuan dalam merencanakan program pembangunan dan peningkatan perekonomian Indonesia. Salah satu program kerja pemerintah Orde Baru adalah Trilogi pembangunan,yaitu :
1. Pemerataan pembangunan negara beserta hasil-hasilnya.
2. Merencanakan, melaksanakan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3. Menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966, tujuan dikeluarkannya ketetapan itu adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1955. Kebijakan perekonomian dalam negeri yang dicanangkan oleh Soeharto adalah :
1. Dikeluarkannya beberapa peraturan pada 3 Oktober 1966. Antara lain :
Ø menerapkan anggaran belanja berimbang.
Ø menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sector produktif.
Ø menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (rescheduling).
Ø menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.
2. Dikeluarkanya peraturan 10 Februari 1967 tentang persoalan harga dan tarif.
3. Dikeluarkanya peraturan 28 Juli 1967. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan simulasi kepada pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia.
4. Menerapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
5. Mengesahkan dan menerapkan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 1968).
Pada pemerintahan Orde Baru struktur,kinerja dan peran negara menjadi sangat kuat karena didukung oleh pemusatan dan penguatan 3 sektor utama,yaitu sektor militer,ekonomi dan budaya. Menurut pak Harto penguatan negara merupakan langkahyang jitu dalam mendukung kelancaran pembangunan, adapun cara yang dilakukan meliputi :
1. Penguatan sektor militer, dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja 'Angkatan Darat'. Latar Belakang karir pak Harto sebagai Mayor Jenderal membuat beliau mendapat dukungan dari basis militer yang cukup kuat
2. Penguatan sektor ekonomi, dilakukan dengan cara menambah jumlah dana bantuan luar negeri, karena sistem ekonomi gagas adalah ekonomi liberal maka mendapat dukungan dari dunia internasional
3. Penguatan sektor budaya dilakukan dengan cara menyebarkan organisasi-organisasi membantu GolKar ke pelosok. Hal ini sangat membantu karena GolKar yang sejak tahun 1964 sudah muncul itu memiliki posisi yang sangat penting. Pada waktu itu tidak boleh ada organisasi masyarakat selain yang bernaung dibawah organisasi GolKar.
Dampak menguatnya peran negara dimasa Orde Baru adalah terjadi penggabungan partai-partai politik dalam 3 organisasi berikut :
1. PDI gabungan dari PNI, PARKINDO, P Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan P. Murba.
2. PPP, gabungan dari NU, Partai Muslim Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia.
3. Partai Golkar, gabungan dari berbagai organisasi profesi, seperti Organisasi Buruh, Organisasi Pemuda, Organisasi Petani dan Nelayan, Organisasi Seniman, dan Organisasi Masyarakat.
Kronologi Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
Latar belakang krisis Asia dan tingginya KKN di Tubuh Pemerintahan Negara. Pemicu dari kejatuhan Pemerintahan Orde Baru ini, antara lain adalah karena tingginya tingkat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di dalam pemerintahan. Selain itu membengkakanya angka utang luar negeri juga menjadi salah satu pemicu dari jatuhnya Orde Baru.
Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang ditujukan kepada pemerintah Orde baru. Isi dari agenda reformasi ini, antara lain terfokus pada hal-hal berikut ini :
1. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya
2. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945
3. Menghapus Dwi Fungsi ABRI didalam struktur pemerintahan Negara.
4. Penegakan supremasi hokum di Indonesia
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsure-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan cabinet yang dinamakan cabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet yang beranggotakan 16 menteri ini memfokuskan pembenahan ekonomi dalam lima bidang kerja utama, diantaranya sebagai berikut:
1. Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia.
2. Melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah.
3. Memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga mencapai angka dibawah Rp10.000,00.
4. Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia.
5. Melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan IMF kepada Indonesia.
Pemilihan Umum 1999
Ditetapkan 3 undang-undang politik baru yang ditandatangani pada 1 Februari 1999. Isinya menyangkut undang-undang mengenai partai politik, proses pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan (susduk) MPR, DPR, dan DPRD. Setelah itu presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil parpol dan wakil pemerintah. Berdasarkan undang-undang yang telah disahkan pada 1 februari 1999 tersebut, hanya 48 partai politik yang lolos untuk melaju diputaran pemilihan umum dari 112 partai politik yang mendaftar. Panitia yang bertugas untuk menyaring partai-partai politik itu dinamakan Panitia 11.
Sistem pengaturan pemilu 1999 diatur dalam UU No.3 Tahun 1999. Didalam peraturan ini, ditetapkan bahwa peraturan pemilihan umu bersifat campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik. Pemilihan umum tingkat nasional akhirnya digelar pada 7 Juni 1999. Dari 48 partai politik yang berpartisipasi didalam pemilu 1999, terdapat 5 partai besar yang menempati urutan tertinggi, yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Perolehan jumlah suara partai secara keseluruhan ini juga digunakan untuk menghitung pembagian antara wakil-wakil yang berasal dari utusan golongan maupun yang berasal dari utusan daerah.
Proyek pembenahan kondisi ekonomi dan social yang dicanangkan pemerintah era reformasi,antara lain berfokus pada hal-hal sebagai berikut:
- Meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin.
- Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- Optimalisasi fasilitas umum bagi masyarakat.
- Mengoptimalkan sector pendidikan.
- Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses kesehatan.
Kelebihan dan Kekurangan
Orde Baru
Kelemahan Orde Baru :
1. Hancurnya ekonomi Indonesia taun 1998-1998
2. Mundurnya investasi dan peningkatan modal
3. Investor dari luar negeri memindahkan modalnya ke Negara lain
4. Tidak adanya stabilitas dan kredibilitas politik dalam negeri
5. Tingginya tingkat pengangguran karena PHK
6. Menurunnya angka ekspor dan impor secara drastic karena tidak dipercayai perbankan Indonesia
7. Munculnya kasus kredit macet pada bank-bank utama Indonesia
8. Tingginya tingkat KKN dikalangan perpolitikkan
9. Munculnya krisis multidimensi akibat krisis eonomi 1997-1998
Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA ( Rencana Pembangunan Lima Tahun
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-tua asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
Orde Reformasi
Kelebihan-kelebihan pada masa Reformasi
1) Munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi bagi bangsa Indonesia.
2) Kebebasan berpendapat kembali ditegakkan.
3) Pengurangan masalah Dwi Fungsi ABRI dalam pemerintahan.
4) Melakukan reformasi hukum dan perundang-undangan di Indonesia.
5) Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
6) Sector social politik Indonesia menjadi terbuka.
7) Pemilu yang tadinya hanya dapat diikuti oleh 3 parpol saja sekarang dapat diikuti oleh 48 parpol melalui seleksi.
8) Kekakuan hukum masa Orde Baru menjadi terpecah atau mulai lenyap.
9) Pemerintah memikirkan masalah social yang dialami masyarakat dengan mewujudkan program membentuk lapangan pekerjaan bagi pengangguaran.
10) Corak karya sastra menjadi lebih berwarna dan banyak jenisnya sesuai dengan kondisi social-politik saat itu.
11) Pemublikasian karya sastra menjadi lebih mudah dan terbantu karena adanya media komunikasi.
Kekurangan-kekurangan pada masa Reformasi
1) Adanya perpecahan presepsi antara mahasiswa dan kelompok masyarakat mengenai pengangkatan B.J Habibie sebagai Presiden.
2) Tidak adanya pemberian subsidi terhadap masyarakat.
3) Keputusan reformasi ekonomi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
4) Terlalu dibebani oleh program penyesuaian structural dari IMF.
5) Posisi militer tidak mendapat tempat yang cukup baik dihati masyarakat.
6) Penanganan masalah ekonomi dan social menjadi tidak optimal karena konflik politik internal dalam negeri.
7) Adanya krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia.
8) Pemerintah hanya terfokus pada perbaikan ekonomi.
9) Kurangnya minat para pembaca pada karya sastra angkatan reformasi
semoga beruntung dalam belajar maupun test.nya., hahahahaa
